JAWA TIMUR JUARA 1 KORUPSI

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar kasus korupsi yang terungkap di 25 provinsi di Indonesia, Jawa Timur ternyata menempati peringkat teratas.

CARA AMPUH MENKOPOLHUKAM BERANTAS RADIKALISME

Radikalisme itu tidak mempresentasikan agama tertentu dan Menkopolhukam Mahfud MD memiliki cara ampuh untuk menangkal gerakan radikalisme itu.

MENHAN INGATKAN PERTAHANAN RAKYAT SEMESTA

Teknologi pertahanan Indonesia memang bukan nomor satu. Tapi Indonesia memiliki konsep Pertahanan Rakyat Semesta.

JOKOWI LAPORKAN KASUS BESAR TAK DIUNGKAP KPK

Mahfud menyampaikan Pak Jokowi, kata Mahfud, sudah pernah melaporkan kasus besar ke KPK, tapi tak kunjung diungkap.

MANTAN KORUPTOR DILARANG IKUT PILKADA

KPU mengajukan usulan kepada Presiden Joko Widodo untuk melarang pencalonan mantan terpidana korupsi sebagai calon kepala daerah.

SERTIFIKASI HALAL UNTUK MENEMBUS PASAR GLOBAL

Indonesia berpotensi menjadi pemain di industri halal global dengan meningkatkan jumlah produksi dan sertifikasi halal

JATIM AKAN BANGUN 2 ASRAMA NUSANTARA

Seperti harapan Gubernur Khofifah, mahasiswa dari seluruh daerah yang kuliah di Jatim bisa menyatu dengan mahasiswa dari daerah lain.

PERSONEL POLDA SUMUT TERINDIKASI NARKOBA

Dari 208 orang personel Polda Sumut yang di tes urine, 10 orang terindikasi menggunakan narkoba dan kemudian ditidaklanjuti Subbidprovos Bidpropam.

Selasa, 12 November 2019

Jokowi Pernah Laporkan Kasus Besar Tapi Tak Diungkap KPK


Jakarta, WartaInterpol - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan Presiden Joko Widodo pernah bercerita soal kasus korupsi besar. Cerita itu disampaikan saat Jokowi menunjuknya menjadi Menko Polhukam.

Meski tak membeberkan kasus secara spesifik, Mahfud menyampaikan Jokowi sudah melaporkan kasus besar itu ke KPK. Namun kasus korupsi besar itu tak kunjung diungkap.

"Presiden menunjukkan, menyampaikan laporan ke KPK, ini, ini, ini, tapi enggak terungkap. Coba sekarang diperkuat itu kejaksaan, kepolisian. Sehingga kita normal kembali," kata Mahfud saat menjamu para tokoh di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (11/11).

Dalam kesempatan itu, ucap Mahfud, Jokowi juga berpesan untuk memperkuat KPK. Namun ia tak menyebut spesifik cara memperkuat KPK yang dimaksud Jokowi.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menyebut Jokowi menilai pemberantasan korupsi saat ini sudah baik. Namun ke depan harus lebih berani lagi.

"Pemberantasan Korupsi lebih hadir, lebih kuat. Caranya apa? Korupsi-korupsi besar itu diungkap," ujar Mahfud.
Pada momen itu, Mahfud juga dititipi Jokowi terkait penegakan hukum. Ia diminta untuk menaikkan indeks penegakan hukum di Indonesia yang masih di bawah angka 50.

Selain itu, Jokowi juga menitipkan soal deradikalisasi. Mahfud sadar deradikalisasi bakal memicu polemik di publik. Karena itu, ia memulai langkah tersebut dengan mendefinisikan radikalisme untuk menghindari perdebatan lebih lanjut.

"Bagi hukum kita, radikal itu setiap upaya untuk membongkar sistem yang sudah mapan yang sudah ada dalam kehidupan bernegara dengan cara kekerasan. Dengan cara melawan orang lain yang berbeda dengan dia," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud mengundang para tokoh senior yang juga ikut menemui Jokowi di Istana Kepresidenan pada 26 September lalu. Beberapa di antaranya asalah Franz Magnis Suseno, Bivitri Susanti, dan Goenawan Mohammad. (cni)



Rangkap Jabatan Menteri dan Ketum Partai Langgar Moral Politik


Jakarta, WartaInterpol - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ini merangkap jabatan juga menjadi Menko Perekonomian. Airlangga pun disarankan untuk memilih salah satu jabatan saja. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Airlangga harus memilih, ingin jadi ketua partai atau menteri.

"Jadi ketua atau jadi menteri. Kalau saya jadi dia, ya pilih jadi menteri. Nanti kan munas berikutnya dia bisa maju lagi," kata Arbi di Jakarta, Selasa (11/11). Menurut dia, rangkap jabatan kaitannya dengan kinerja memang bisa mengganggu, juga bisa saja tidak. Tetapi, kata dia, yang pasti itu melanggar moral politik.

"Jadi kalau itu tetap dipertahankan (rangkap jabatan menteri dan ketum partai) Golkar sekarang tidak beda dengan era Orba, borong jabatan. Dia harus bagi-bagi lah sama temannya. Jadi dia membuktikan leadership sebagai orang yang Arif. Tidak hanya kepentingan dia yang dipikir tetapi kepentingan orang lain juga dilayani. Kalau dia memaksakan ya tidak Arif. Itu otoriter jadinya," katanya.

Airlangga, kata dia, harus memberi ruang peluang mempersiapkan pemimpin di Golkar. "Jadi mematikan langkah orang Golkar yang lain," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, jika memilih salah satu, Airlangga tak langgar etika demokrasi. Menurutnya, Airlangga harus memberikan contoh kepada masyarakat. "Dia tidak jadi orang Golkar serakah. Itu yang penting. Moral politik itu yang penting. Harus memberikan contoh elite kepada rakyatnya sendiri," tuturnya. (mer)



Menhan Prabowo Ingatkan Pentingnya Pertahanan Rakyat Semesta


Jakarta, WartaInterpol -  Gagasan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto terlontar dalam rapat perdana bersama Komisi I DPR RI. Prabowo mengatakan Indonesia mempunyai konsep Pertahanan Rakyat Semesta yang masih berlaku hingga saat ini.

"Dan terus terang pertahanan kita selama ini, secara sejarah, dan saya kira sampai sekarang berlaku, dan mungkin kita akan teruskan adalah bahwa pertahanan kita harus mendasarkan dan kita gunakan adalah Pertahanan Rakyat Semesta," kata Prabowo di ruang rapat Komisi I kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019).

Prabowo mengakui saat ini teknologi pertahanan Indonesia memang bukan nomor satu. Tapi, jika Indonesia terlibat perang, Prabowo mengatakan konsep Pertahanan Rakyat Semesta akan diterapkan.

"Jadi saudara-saudara, banyak wartawan ini, kita tidak usah terlalu, istilahnya membuka diri, tapi kita mengerti dan kita memahami bahwa mungkin saat ini secara teknologi, kita, mungkin tidak bisa mengalahkan kekuatan teknologi bangsa lain," sebut Prabowo.

"Tetapi pertahanan kita yang berdasarkan pemikiran, konsep Pertahanan Rakyat Semesta, perang, kalau terpaksa kita terlibat dalam perang, perang yang akan kita laksanakan adalah Perang Rakyat Semesta, The Concept of The Total Peoples War," imbuhnya.

Prabowo mengatakan, dalam konsep Pertahanan Rakyat Semesta, rakyat jadi komponen terpenting pertahanan negara. Dia meyakini, dengan konsep tersebut, Indonesia tidak bisa dijajah lagi oleh negara lain.

"Itu adalah doktrin Indonesia selama ini. Lahir dari sejarah kita bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut bela negara," terang Prabowo.

"Jadi mungkin kita bisa dihancurkan prasarana kita, tapi saya yakin, Ibu Ketua (Ketua Komisi I Meutya Hafid), bahwa Indonesia tidak mungkin diduduki bangsa lain, karena seluruh rakyat akan menjadi komponen pertahanan negara," sambungnya.

Eks Danjen Kopassus ini mengatakan konsep pertahanan Indonesia bersifat defensif yang artinya tidak akan mengganggu negara lain. Namun dia mengatakan Indonesia juga tidak boleh membiarkan jika ada negara lain yang mengganggu.

"Jadi wawasan kita adalah wawasan defensif, wawasan bertahan, wawasan menjaga kedaulatan kita. Kita tidak berniat untuk mengganggu bangsa lain. Pimpinan politik kita, dan saya yakin Saudara-saudara sekalian yang mewakili partai politik, yang memegang mandat dari rakyat, kita tidak ingin mengganggu bangsa lain, mana pun," jelasnya.

"Tapi juga kita tidak boleh membiarkan diri kita, wilayah kita, kepentingan kita, kekayaan kita diganggu oleh bangsa lain," imbuh eks Danjen Kopassus itu. (ndc)

Mayat Dalam Koper, Diduga Korban Pembunuhan


Bogor, WartaInterpol - Kasus penemuan mayat dalam koper di jurang pinggir Jalan Teluk Waru, Desa Curug Bitung, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (10/11/2019) sempat menggegerkan warga setempat. Polisi menduga, sosok pria tewas dalam koper tersebut korban pembunuhan.

Pihak kepolisian Polres Bogor masih menyelidiki kasus mayat pria dalam koper yang ditemukan dalam posisi terbungkus plastik dan karung. Diketahui, lokasi jasad pria dalam koper tersebut ditemukan di sebuah jurang.

Mayat berjenis kelamin pria tersebut belum diketahui identitasnya dan saat ini masih diperiksa tim forensik RS Polri Kramatjati. Kepolisian menduga mayat pria tanpa identitas tersebut merupakan korban pembunuhan.

"Indikasi kasus pembunuhan," kata Kapolres Bogor AKBP Muhammad Joni saat dikonfirmasi wartawan, Senin (11/11/2019). Berdasarkan pemeriksaan tim forensik sementara, kata dia, ditemukan ada luka di bagian kepala korban. "Luka di kepala akibat benda tumpul," lanjut Joni.

Selain itu, Joni mengatakan bahwa mayat tersebut diperkirakan sudah membusuk selama 5 sampai 7 hari. Namun, sampai saat ini, pihak kepolisian masih mendalami lebih lanjut kasus temuan mayat dalam koper tersebut termasuk identitas korban. "Identitas belum diketahui," ungkap Joni.

Kronologi penemuan mayat

Mayat pria dalam sebuah koper berwarna biru tua, ditemukan Minggu (10/11/2019) siang. Saat ditemukan, mayat di dalam koper tersebut terbungkus selimut yang dilapisi plastik, dengan posisi jenazah melipat lengkap dengan plester yang dililit sekujur tubuh.

Dari data yang dihimpun, penemuan mayat dalam koper tersebut berawal saat seorang warga melintasi semak-semak dan melihat sebuah koper berwarna biru tua. Melihat itu, seorang warga yang melintas tersebut langsung mendekatinya.

Namun, saat didekati mengeluarkan bau busuk yang menyengat. Kemudian, ia pun memberitahukan warga dan pihak kepolisian perihal koper tersebut.

Mendapat laporan itu, warga dan aparat kepolisian langsung mendatangi lokasi kemudian memastikan bahwa koper tersebut berisi mayat seseorang tanpa identitas. "Iya betul (di dalam koper) kemarin," kata Kapolsek Nanggung, AKP Asep Saefudin, saat dihubungi, Senin (11/11/2019).

Pihak kepolisian langsung melakukan penanganan dan olah TKP ditemukannya mayat laki-laki tersebut. "Iya sudah, dan mayat lagi dibawa ke RS Kramatjati untuk perkembangannya dikabari nanti ya," ujarnya. Sejauh ini, polisi masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan mengamankan barang bukti. (wt)