Rangkap Jabatan Menteri dan Ketum Partai Langgar Moral Politik

Jakarta, WartaInterpol - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ini merangkap jabatan juga menjadi Menko Perekonomian. Airlangga pun disarankan untuk memilih salah satu jabatan saja. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Arbi Sanit menilai Airlangga harus memilih, ingin jadi ketua partai atau menteri.

"Jadi ketua atau jadi menteri. Kalau saya jadi dia, ya pilih jadi menteri. Nanti kan munas berikutnya dia bisa maju lagi," kata Arbi di Jakarta, Selasa (11/11). Menurut dia, rangkap jabatan kaitannya dengan kinerja memang bisa mengganggu, juga bisa saja tidak. Tetapi, kata dia, yang pasti itu melanggar moral politik.

"Jadi kalau itu tetap dipertahankan (rangkap jabatan menteri dan ketum partai) Golkar sekarang tidak beda dengan era Orba, borong jabatan. Dia harus bagi-bagi lah sama temannya. Jadi dia membuktikan leadership sebagai orang yang Arif. Tidak hanya kepentingan dia yang dipikir tetapi kepentingan orang lain juga dilayani. Kalau dia memaksakan ya tidak Arif. Itu otoriter jadinya," katanya.

Airlangga, kata dia, harus memberi ruang peluang mempersiapkan pemimpin di Golkar. "Jadi mematikan langkah orang Golkar yang lain," kata dia.

Dengan demikian, kata dia, jika memilih salah satu, Airlangga tak langgar etika demokrasi. Menurutnya, Airlangga harus memberikan contoh kepada masyarakat. "Dia tidak jadi orang Golkar serakah. Itu yang penting. Moral politik itu yang penting. Harus memberikan contoh elite kepada rakyatnya sendiri," tuturnya. (mer)

Posted in: Politik