Perang Total Pada Teroris

Menko Polhukam Joko Suyanto nyatakan perang total pada terorisme.

Jakarta, Warta Interpol

Pemerintah menyatakan perang total dan tak menoleransi aksi teror beruntun penembakan dan pelemparan granat di dua lokasi berbeda Pos Pengamanan Polisi di Solo. Peristiwa itu berpotensi mempengaruhi stabilitas nasional.

"Saat ini, aparat keamanan masih terus berupaya mengungkap latarbelakang dan motif dua kasus tersebut," ujar Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (23/8).

Dalam jumpa pers itu, Menko Polhukam didampingi Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Norman Marciano dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyad Mbai.

Menko Polhukam sendiri mengaku belum bisa memastikan motif teror beruntun di Solo itu dilakukan oleh kelompok teroris. Namun, ia menyatakan teror itu mencederai Bulan suci Ramadhan. "Tidak ada seorang pun yg menginginkan tindakan seperti ini terjadi," kata Djoko.

Kapolri memastikan jajarannya terus bekerja mengungkap motif dan pelaku teror itu. Detasemen Khusus (Densus) Anti Teror 88 Polri telah diturunkan. "Semua tim tengah bekerja. Kasih kesempatan untuk bekerja dulu," ujar Timur.

Sementara itu, pengamat intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menilai peritiwa di Solo itu secara otomatis mengundang perhatian publik. "Kegiatan terorisme sendiri cenderung menjadikan aksinya itu sebagai panggung mereka," ujarnya.

Ia tak memastikan jika aksi itu dilakukan oleh kelompok teroris jaringan lama ataupun kelompok pelaku baru yang sekedar mencari panggung maupun sekedar iseng. Namun, Nuning mengingatkan aparat keamanan dan intelijen harus lebih kerja keras untuk mengungkapnya.

Sebab, modus maupun gerak-gerik teror itu bisa menyerupai intelijen. "Ada variabel-variabelnya. Karena itu, untuk mengungkap itu secara benderang harus dilihat dari semua sisi bahkan sebanyak - banyaknya variant," ujar Nuning, yang juga anggota Komisi I DPR dari Fraksi Hanura.

Pada sisi lain, Nuning mengingatkan aparat keamanan tak lepas perhatian terhadap residivis teroris harus tetap diwaspadai. Perlu ada jawaban pasti jika residivis teroris itu telah insaf atau sebeliknya masih melakukan aksi-aksi teror.

Tentunya, tutur Nuning, embrio terorisme segera diselidiki agar tak berkembang. "Jaringan teroris tentu tidak senang bila masyarakat dan pemerintah yang tak mengakomodir keinginannya itu hidup tenang. Inilah pentingnya program deradikalisasi ditingkatkan dengan anggaran, serta sumber daya manusia yang memadai tentunya," katanya.

Dalam hal ini, Nuning menilai kecakapan interaksi pimpinan Polri dan TNI ke masyarakat sangat dibutuhkan. "Hal yang tak kalah penting dan harus segera dilakukan oleh para pimpinan terirorial Polri dan TNI ialah pandai bergaul dengan masyarakat," ujarnya.

Dengan demikian, menurut Nuning, tidak ada lagi jurang pembatas antara rakyat dan aparat sehingga dalam menyikapi berbagai kejadian sudah dalam analisa yang tajam.

Pada sisi lain, Nuning kembali mengingatkan pentingnya peningkatan pengamanan terhadap mantan presiden dan wakil presiden, termasuk penyelenggara negara. Para mantan pejabat negara ini berpotensi menjadi incaran teror karena kemungkinan ada kebijakannya yang tak disenangi terorisme.(sk)

Posted in: Politik