Tata Cara Pengaduan dan
Proses Pemeriksaan terhadap Pelanggaran
yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian
1. Pelapor berdasarkan Kep. Kapolri No. 33/2003 dapat berasal dari :
- Masyarakat (korban/kuasanya).
- Anggota polri.
- Instansi Terkait.
- Lembaga swadaya Masyarakat.
- Media Massa
2. Laporan disampaikan kepada Pelayanan (yanduan), baik yang ada di Mabes Polri, maupun yang berada pada tingkat daerah atau wilayah:
3. Pemeriksaan awal dilaksanakan oleh pengemban fungsi Provoost pada tiap jenjang organisasi Polri, seperti Divpropam (Divisi Provesi dan Pengamanan) pada tingkat Mabes Polri.
4. Hasil pemeriksaan akan ditelaah, dengan hasil :
- Jika terdapat unsur tindak pidana, maka berkar perkara akan diberikan kepada badan reserse dan kriminal (Bareskrim) yang kemudian dilanjutkan pemeriksaan di pengadilan umum.
- Jika terdapat unsur pelanggaran kode etik, maka berkas perkara akan dilimpahkan kepada atasan yang berhak menghukum (ankum), yang selanjutnya akan diperiksa dalam sidang disiplin;
5. Tentang masing-masing pelanggaran memiliki sangsi yang berbeda, diantaranya :
- Jika yang terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal pasal di KUHP;
- Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksinya berupa :
a. diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan permintaan maaf secara terbatas atau terbuka.
b. mengikuti pembinaan ulang profesi.
c. tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian.
- Jika yang terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sangsinya berupa :
a. teguran tertulis.
b. penundaan mengikuti pendidikan selama satu tahun.
c. penundaan kenaikan gaji berkala.
d. penundaan kenaikan pangkat palling lama satu tahun.
e. mutasi yang bersifat demosi.
f. pembebasan dari jabatan.
Note : Informasi ini bersifat umum mengenai teknis prosedural, silahkan disesuaikan dengan ketentuan dan informasi yang baru bila ada.
![](
"http://fx-rate.net/images/countries/id.png"){kind=small}
Indonesian Rupiah Exchange Rate
14 comments:
Untuk yang berwenang, apa betul kita harus bayar ke polisi untuk minta surat keterangan polisi dalam peristiwa kebakaran??? Ini saya dengar dari beberapa rekan saya yang pernah berurusan dengan polisi untuk dapat surat keterangan polisi.Karena kalau tidak bayar ke polisi, maka akan dipersulit untuk keluarnya surat keterangan polisi dan tidak dapat proses klaim asuransi. Kalau memang benar demikian, Tolong informasikan di mana peraturannya yang bisa saya rujuk. Terima kasih
saya hanya mau tanya apakah seorang yang pada waktu ada operasi tidak bisa menunjukan sim karena ketinggalan? tetapi seorang itu segera pulang dan mengambil simnya yang yang tempat operasinya tidak jauh perjalanan kira2 5menit dari tempat operasi dengan rumah ybs?
pertanyaan saya?apakah seorang itu telah melanggar peraturan dan harus di kenakan sanksi tilang? terima kasih sebelumnya. hidup POLRI
https://www.facebook.com/photo.php?v=10152026972822482&set=vb.776392481&type=2&theater
Mw tanya bapak polisi yang selalu melayani masyarakat, apakah pos pantau itu memiliki kewenangan dalam hal menilang kendaraan bermotor roda dua yg tidak bisa menunjukan SIM karena SIM nya hilang,
Mau taya pak, kalo ada Okum Polisi yang sudah mempunyai istri tapi masih punya cewek simpanan dan istri aslinya tidak mengetahui. Cewek simpanan ini sering mendapat penganiayaan dan perbuatan pemerkosaan yang dilakukan Oknum Polisi ini. Bagaimana cara pelaporannya?? karena oknum Polisi ini mengancam akan membunuh dengan pistolnya jika Cewek simpanan ini tidak mengikuti nafsu bejat Polisi nakal ini. Mohon saran dan arahannya. Terima kasih.
Nam Oknum Polisi : Guntur
Jabatan : Staf Keuangan Polda Riau
Tempat Mesum dan Bersarang : Jl. Jundul Lama Blok L. 31 Kota Pekanbaru - Riau
hati2 di prmpatan harmoni-gj.mada lampu merah arah jl.majapahit ada oknum mnilang dgn alasan daearah bebas r2, pdhal baru brlaku mulai jl.merdeka barat, slh satu oknum polisi j.edw***,rasis jg ini orang
Saya ingin bertanya pak..apakah undang-undang yang di pake oleh polisi sehingga seorang pelancong dari malaysia yang bisa menunjukin dengan lengkap dokumen jalan..tapi pak polisi masih mau minta uang kopi..bukan ka ini korupsi nama nya?? Alasannya sih ada komanden..ini la manusia yang benar" menjatuhkan nama baik polisi indonesia..orang yang tidak bersalah pun masih mau mintain uang..ini akan jadi bahan ketawa kepada negara lain sih..
Pak, Apakah benar apabila saya melakukan perjalanan lintas propinsi dan lintas pulau misalnya dari kalimantan timur mau ke Pulau jawa dengan membawa kendaraan diharuskan untuk mengambil PAS Jalan kendaraan tersebut,...?
Banyak polisi berpakaian lengkap mengadakan razia di stasiun jatinegara dan banyak yg menerima uang katanya biar cepat selesai. Tolong ditindak oknum polisi disekitaran situ buat malu nama hukum.
Banyak polisi berpakaian lengkap mengadakan razia di stasiun jatinegara dan banyak yg menerima uang katanya biar cepat selesai. Tolong ditindak oknum polisi disekitaran situ buat malu nama hukum.
pak kompolnas. mohon untuk diawasi polisi2 yg bertugas dipospol injoko.surabaya.sikapnya yg suka cari2 kesalahan, dgn alasan hukum.bkn cmn nanya surat2kendaraan.tp slalu nanya alamat, rumah tinggal. kayak polpp.
pak kompolnas. mohon untuk diawasi polisi2 yg bertugas dipospol injoko.surabaya.sikapnya yg suka cari2 kesalahan, dgn alasan hukum.bkn cmn nanya surat2kendaraan.tp slalu nanya alamat, rumah tinggal. kayak polpp.
Ethics comes from the Greek " ethos " which shall mean the customs / habits. Ethics is the science of what is good and bad
togel singapura
Untuk bapak polisi lalu lintas yg terhormat...mohon kalau mau nilang harus pastikan apa yg dilanggar jgn cari2 kesalahan pengendara dong..lampu depan motor saya sdh nyalah katanya kurang terang...dan harus d tilang...y sdh tilang saja pak...ini bkan mengayomi..masyarakat...jauh dr citra polisi...semoga polantas kita smakin baik dlm mengayomi masyarakat..
Posting Komentar